Pihak Istana Bela Kaesang Soal Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi

BBT MAGZ – Pihak istana akhirnya menyampaikan pembelaan terhadap putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep, terkait polemik jet pribadi. Apologi itu disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam sebuah video siniar yang diunggah di akun Instagram @hasan_nasbi, Rabu, 18 September 2024.

Sebelumnya, Kaesang menuai sorotan saat mengantar istrinya, Erina Gudono ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Anak dan menantu Presiden Jokowi ini mendapat perhatian sebab menggunakan pesawat pribadi. Seiring berjalannya waktu, penggunaan fasilitas mewah tersebut diduga ada unsur gratifikasi.

Berikut poin-poin pembelaan pihak istana soal dugaan gratifikasi pesawat pribadi oleh Kaesang.

1. Kaesang bukan pejabat negara dan memiliki bisnis sendiri

Hasan Nasbi mengatakan Kaesang menggunakan fasilitas jet pribadi dengan status bukan sebagai pejabat negara dan mempunyai bisnis sendiri.

“Konteks private jet ini kan yang disorot masalah gaya hidup, lalu dikaitkan dengan Mas Kaesang sebagai anaknya Presiden. Saya ingin ngasih statement (tanggapan), pertama, Mas Kaesang ini bukan pejabat publik dan dia sudah dewasa, dia sudah punya kehidupan sendiri, sudah punya bisnis sendiri, dan dia bukan pejabat,” kata Hasan.

2. Kaesang bukan pejabat publik, sama seperti Megawati yang sering gunakan jet pribadi

Hasan Nasbi kemudian menyinggung nama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sering kali menumpang jet pribadi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Hasan menegaskan bahwa baik Kaesang maupun Megawati bukanlah pejabat publik.

“Terus orang bilang, ‘Ibu Mega bukan pejabat publik’, Kaesang juga bukan pejabat publik. ‘Kaesang kan anak presiden’, tapi Ibu Mega kalau di atas lima tahun yang lalu, ibunya Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Kalau lima tahun terakhir, ibunya Ketua DPR (Puan Maharani),” ucap Hasan.

3. Mahfud MD disebut sering gunakan pesawat pribadi saat menjadi pejabat negara

Selanjutnya, Hasan juga menyebut nama Mahfud Md yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) serta mengaku sendiri bila lebih sering memakai pesawat jet pribadi milik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK). Dia mengatakan bahwa saat Mahfud Md menggunakan jet pribadi, para pendekar antikorupsi tidak bisa menjelaskan arah dari dugaan gratifikasi.

“Ya, oke ini gratifikasi, tapi apa ini gratifikasi yang terlarang, katanya. Loh, kalau untuk Pak Mahfud, mereka (pejuang antikorupsi) jawabannya meliuk-liuk, tapi kalau untuk Mas Kaesang, mereka straight to the point,” kata Hasan.

4. Kaesang disebut seperti diadili oleh pers

Di sisi lain, Kaesang sebagai putra Presiden Jokowi yang memanfaatkan fasilitas jet pribadi justru menjadi berita yang gempar. Dia pun menilai kondisi tersebut seperti pengadilan oleh pers atau trial by press kepada Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan istrinya, Erina Gudono karena ada faktor kebencian.

“Saya merasa ini seperti semacam trial by press terhadap Mas Kaesang karena kebencian tadi. Kebencian yang mereka tumpuk-tumpuk, lalu ketemu ini (isu jet pribadi), diglorifikasi,” ujar Hasan.

5. Publik diminta tak menyudutkan Kaesang

Dia lalu meminta publik agar memandang secara adil dan tidak menyudutkan Kaesang maupun Presiden Jokowi. Dia bahkan mengharapkan agar media yang melakukan trial by press untuk melibatkan pihak lain yang juga menggunakan pesawat jet pribadi, seperti Megawati, Mahfud Md, dan Puan.

“Ini kalau hanya untuk Mas Kaesang, kemudian mereka heboh. Tapi untuk yang lain, Ibu Mega, Pak Mahfud, Ibu Puan, dan lain-lain, mereka (media) nggak ambil pusing. Tapi untuk Kaesang tiba-tiba mereka begitu antusias, ada apa di situ? Ini kan pertanyaan, apakah sengaja melakukan trial by press atau trial by netizen untuk menyudutkan Mas Kaesang atau Pak Jokowi?” kata Hasan.

6. Publik yang desak Kaesang diminta juga desak pejabat publik lainnya

Hasan pun meminta agar publik yang mendesak Kaesang, juga mendesak pihak lain dalam hal ini pejabat publik. Dia menyinggung Megawati yang bukan hanya berperan sebagai Ketum PDIP, tetapi juga Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang seharusnya juga disorot.

“Saya enggak tahu, Dewan Pengarah BRIN dan Dewan Pengarah BPIP itu pejabat publik enggak? Maksudnya, (Megawati) juga pejabat publik kan. Jadi, Anda menuntut keadilan, tetapi buka dulu (buktinya bahwa) Anda adil enggak, sejak dari pikiran?” ujar Hasan.

Sumber: TEMPO